Jurusan Kehutanan Politani Negeri Kupang Tambah Guru Besar, Perkuat Kontribusi Akademik di Tingkat Nasional

Gambar 1. Prof Dako saaat penyampaian Orasi Ilmiah

Gambar 2. Foto bersama keluarga besar Jurusan Kehutanan

Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Kupang kembali menorehkan capaian akademik membanggakan dengan mengukuhkan dua dosen sebagai Guru Besar dalam sebuah Sidang Senat Terbuka yang berlangsung di Aula Student Center Politani Kupang, Sabtu (18/7/2026). Kedua akademisi tersebut adalah Prof. Dr. Ewaldus Wera dan Prof. Dr. Fransiskus Xaverius Dako, yang resmi menyandang jabatan akademik tertinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Salah satu momen yang menjadi kebanggaan bagi Jurusan Kehutanan adalah pengukuhan Prof. Dr. Fransiskus Xaverius Dako sebagai Guru Besar dalam bidang Kehutanan Sosial. Pencapaian ini menjadi tonggak penting yang memperkuat kontribusi Jurusan Kehutanan Politani Kupang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sementara itu, Prof. Dr. Ewaldus Wera, dosen Jurusan Peternakan pada Program Studi Kesehatan Hewan, dikukuhkan sebagai Guru Besar dengan kepakaran di bidang Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner. Pengukuhan kedua profesor ini semakin memperkuat kapasitas akademik Politani Kupang sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang terus berkomitmen menghasilkan inovasi dan sumber daya manusia unggul bagi pembangunan pertanian, peternakan, dan kehutanan di Indonesia.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Ewaldus Wera menegaskan bahwa rabies merupakan penyakit zoonosis yang tidak dapat ditangani secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Ia menjelaskan bahwa pengendalian rabies yang efektif harus didukung oleh kolaborasi lintas disiplin ilmu dan berbasis bukti ilmiah. Melalui orasi ilmiah bertajuk "Kolaborasi Sains dan Kebijakan: Transformasi Pengendalian Rabies Melalui Integrasi Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner dalam Kerangka One Health Menuju Indonesia Bebas Rabies", Prof. Ewaldus memaparkan hasil riset yang menggabungkan berbagai perspektif keilmuan, mulai dari epidemiologi, ekologi, psikologi sosial, hingga ekonomi kesehatan.

Menurutnya, integrasi berbagai disiplin ilmu tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis data untuk memperkuat upaya pengendalian rabies serta mendukung terwujudnya Indonesia bebas rabies.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Ewaldus Wera menjelaskan bahwa upaya paling efektif untuk melindungi manusia dari ancaman rabies adalah dengan memutus rantai penularan pada sumber utamanya, yakni populasi anjing. Berbagai negara telah menerapkan beragam strategi pengendalian, mulai dari program vaksinasi massal hingga pemusnahan anjing di wilayah yang mengalami wabah.

Ia mengungkapkan bahwa pada situasi tertentu, tindakan pemusnahan anjing yang dilakukan secara cepat dan terarah setelah munculnya kasus rabies mampu menghentikan penyebaran penyakit dalam waktu sekitar tujuh bulan. Namun demikian, keberhasilan strategi tersebut tidak dapat digeneralisasi karena sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Sebagai contoh, Prof. Ewaldus menyoroti pengalaman di Pulau Flores, di mana program pemusnahan anjing belum memberikan hasil yang optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya para pemilik anjing, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengendalian rabies. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian rabies tidak hanya ditentukan oleh pendekatan teknis, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, edukasi yang berkelanjutan, serta kebijakan yang berpihak pada kondisi sosial di tingkat lokal.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Dr. Fransiskus Xaverius Dako menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak lagi dapat dipandang semata sebagai program pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat. Menurutnya, perhutanan sosial telah berkembang menjadi sebuah pendekatan tata kelola hutan yang mencakup dimensi ekologis, sosial, ekonomi, kelembagaan, hingga budaya yang saling terintegrasi dalam membangun masa depan kehutanan Indonesia.

Melalui orasi bertajuk "Spektrum Perhutanan Sosial dalam Tata Kelola Hutan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan di Nusa Tenggara Timur", Prof. Fransiskus menjelaskan bahwa konsep tersebut sangat relevan diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tingginya kerentanan ekologis, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, serta kekayaan kearifan lokal menjadi modal penting dalam membangun tata kelola hutan yang adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

Ia menuturkan bahwa kearifan lokal dan modal sosial yang dimiliki masyarakat NTT merupakan fondasi kuat untuk mendukung keberhasilan perhutanan sosial. Oleh karena itu, perhutanan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan hutan, tetapi juga menjadi strategi pembangunan yang mampu menyelaraskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan ketahanan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim.

Prof. Fransiskus juga mengajak untuk melihat kembali perubahan paradigma pengelolaan hutan di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan perhutanan sosial tidak dapat dinilai hanya dari luas kawasan yang telah memperoleh izin pengelolaan. Lebih dari itu, keberhasilan sejati terletak pada bagaimana akses tersebut mampu diimplementasikan secara efektif di tingkat tapak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitiannya, masih banyak kelompok perhutanan sosial yang menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan permodalan, rendahnya kapasitas kelembagaan, lemahnya akses terhadap pasar, hingga minimnya pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhutanan sosial merupakan proses transformasi sosial yang kompleks, bukan sekadar kebijakan redistribusi akses lahan.

"Pemberian izin hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan hutan," tegasnya.

Dalam perspektif pembangunan pedesaan, Prof. Fransiskus menilai perhutanan sosial memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal. Berbagai kelompok perhutanan sosial di Indonesia telah membuktikan keberhasilannya melalui pengembangan usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), agroforestri, jasa lingkungan, ekowisata, hingga pengolahan hasil hutan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa konservasi hutan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Dengan tata kelola yang baik, keduanya dapat berjalan beriringan melalui diversifikasi usaha, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya hilirisasi produk agar hasil perhutanan sosial tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain memberikan manfaat ekonomi, perhutanan sosial juga berkontribusi dalam mengurangi konflik tenurial yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Menurutnya, upaya hilirisasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal. "Hal ini sejalan dengan apa yang selalu digaungkan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, agar hilirisasi terus didorong sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan," pungkas Prof. Fransiskus.
(RS)